Minggu, 02 November 2008

F-PDI P dan PKS Protes Kenaikan Harga BBM

KARANGASEM (Joglosemar 13-05-2008): Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Senin (12/5) melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direncanakan oleh pemerintah pusat di depan gedung dewan.
Demo yang berlangsung selama kurang lebih 15 menit tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PDI-P Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Surakarta, YF Sukasno. Dalam orasinya, Sukasno mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM bukanlah kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Apapun alasannya kebijakan tersebut melukai hati nurani rakyat. Masih banyak cara untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dengan penjadwalan pengembalian utang luar negeri, penarikan aset-aset para koruptor serta efisiensi di segala bidang,” jelasnya.
Sikap itu menurutnya diambil setelah mendengarkan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan sulitnya kondisi kehidupan dikarenakan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
“Dengan berdasarkan pada realita dan aspirasi masyarakat, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surakarta menolak rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak,” tegas Sukasno mengakhiri orasinya.
Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta dalam rilisnya menyatakan banyak warga dari Kota Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali yang mengadukan keberatannya terkait rencana kenaikan BBM di akhir bulan Mei ini ke Tammim Center.
Dikatakan, warga dari keempat kota tersebut telah mencap Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tidak konsisten dengan janji-janji yang mereka buat sendiri untuk tidak menaikkan harga BBM hingga akhir pemerintahan mereka.
Dalam rilis tersebut juga terungkap masyarakat mengeluhkan SBY-JK tidak memahami kondisi nyata rakyatnya karena kebijakan tersebut secara langsung akan berimplikasi pada melonjaknya harga kebutuhan dan daya beli masyarakat.
Bagi masyarakat Kota Solo khususnya, aduan yang masuk ke Tammim Center merupakan sebuah tragedi karena momentum naiknya harga BBM berbarengan dengan rawannya kondisi keamanan di Kota Solo. Diperkirakan kejadian perampokan yang bermotif ekonomi akan lebih banyak terjadi.
Selain itu, kebijakan kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap kontraproduktif dan bukannya sebagai solusi kenaikan BBM dengan alasan kebijakan tersebut justru akan menimbulkan kecemburuan sosial akibat lemahnya data warga yang berhak menerima. (ndu)

Tidak ada komentar: